Oleh :Harits Abu Ulya, Ketua Lajnah Siyasiyah DPP-HTI
Dengan usia kemerdekaan yang cukup matang, patut kiranya kita ajukan soal berikut; apakah para pemimpin dan pemangku pemerintahan telah mampu merealisasikan cita-cita dari kemerdekaan tersebut?
Sudahkah rakyat dan bangsa ini benar-benar merdeka dengan arti sesungguhnya?, jika penjajahan fisik sudah berakhir, apakah penjajahan ekonomi, politik, hukum dan budaya juga sudah berakhir di negeri ini?. Setiap 17 Agustus upacara pengibaran bendera dilakukan sebagai simbol kemerdekaan, namun fakta nasib rakyat negeri ini belum berubah signifikan. Nasib mereka makin merana, seperti makin lusuhnya bendera sang saka.
Seharusnya dengan rentang waktu setengah abad lebih (65th), sebagai bangsa merdeka idealnya telah banyak meraih impian anak-anak negeri.Karena potensi dan energi untuk itu dimiliki oleh bangsa ini.Namun lagi-lagi fakta berbicara lain, bahwa Indonesia belum “merdeka” dari keterjajahan politik, ekonomi, hukum dan budaya.
Indonesia belum “merdeka” dari kemiskinan, kebodohan, kerusakan moral, busng lapar, malnutrisi dan keterbelakangan. Perlu di ingat dari 237 juta jiwa lebih ini yang berpijak di atas tanah air ini adalah mayoritas muslim (87%), artinya jika belum merdeka secara “hakiki” maka merekalah yang mayoritas mengalami keterjajahan.
Pandangan diatas tentu tidak mengada-ada, sebagai contoh dalam sebuah jajak pendapat yang dilakukan harian Kompas (16/8/2010); masyarakat menilai banyak aspek dan kondisi makin buruk saja pada saat ini. Semisal pada aspek keadilan hukum (59,3% menyatakan semakin buruk, 13,4%:tetap, 21,6%:semakin baik),keadilan ekonomi (60,7%:semakin buruk, 15,1%:tetap,21,1%:semakin baik).
Dan angka yang menunjukkan rendahnya kebanggaan terhadap bangsa dan tanah airnya cukup tinggi (29,8%:semakin buruk). Ketika bicara pada aspek peran negara, apakah sudah memadai atau belum dalam menciptakan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia dalam berbagai bidang paling krusial, kesimpulanya peran negara tidak memadai.
Peran negara dalam bidang Ekonomi (tidak memadai:75,7%,), politik (tidak memadai:53,5%), hukum (tidak memadai:72,7%), pendidikan (tidak memadai:46,9%), kesehatan (tidak memadai:48,4%).Dan pandangan masyarakat tentang kemerdekaan, terlihat jelas bahwa Indonesia belum merdeka baik menyangkut aspek ekonomi (67,5%:menyatakan belum merdeka), politik (48,9%;menyatakan belum merdeka), budaya (37,1%:belum merdeka).
Tentu pandangan dan persepsi masyarakat (sampling di atas) tidak mengada-ada, rasanya cukup mewakili pandangan mayoritas rakyat Indonesia. Karena fakta empirik mereka merasakan dan meraba atau bahkan menjadi obyek penderita dari keterjajahan di era ”merdeka” saat ini. Seakan layak diartikulasikan dalam sebuah pertanyaan retorik; Indonesia merdeka, kata siapa?.
Dalam rentang waktu 65 tahun, di Indonesia masih menyuguhkan potret terkini dari kehidupan rakyatnya yang masih banyak memprihatinkan. Dari data BPS yang dibacakan presiden SBY (16/8), jumlah penduduk Indonesia 2010: 237.556.363 jiwa dan yang masuk katagori miskin lebih dari 100 juta penduduk dengan ukuran pendapatan 2 dolar AS/hari, bukan sekitar 31,02 juta (sekitar 13,33%) seperti yang dirilis oleh BPS.Dan sebagian kemiskinan itu sebaranya ada di 183 kabupaten terkatogori tertinggal (79%:kawasan Indonesia timur, 30%:kawasan barat Indonesia).
Bahkan ditengah hiruk pikuknya perayaan di halaman Istana Merdeka, nun jauh di perbatasan Kaltim-Malasyia, ada 255 desa diperbatasan terisolir dengan kehidupan memprihatinkan dan tingkat kesejahteraan mereka sangat rendah, sangat paradoks. Badan Pusat Statistik (BPS) mengaku tingkat pengangguran terbuka pada Agustus 2009, mencapai 8,96 juta orang atau 7,87 persen dari total angkatan kerja sebanyak 113,83 juta orang. Jumlah tersebut menurun 7,87 persen dibandingkan posisi Februari 2009, sebanyak 9,26 juta atau turun 8,39 juta dibandingkan Agustus tahun lalu yang mencapai 9,39 juta.Fakta saat ini di tahun 2010 tidak ada penurunan angka yang signifikan, bahkan dalam pidato kenegaraan Presiden SBY hanya menggambarkan tentang apa yang akan dikerjakan ke depan layaknya kampanye.
Namun tidak menjelaskan mengapa target periode pertama masa jabatan tidak tercapai.Yaitu (target) kemiskinan menjadi 8,2 % dan (target) angka pengangguran menjadi 5,1 % pada tahun 2009. Contoh, di ibukota Jakarta saja, lebih dari 73 ribu sarjana jadi pengangguran dan dari jenjang SMK menyumbang angka pengangguran lebih tinggi lagi.Jika mereka mendapatkan pekerjaan maka yang banyak di sektor buruh (82%) dan itupun tidak dilindungi kontrak.
Pidato kenegaraan jelang hari kemerdekaan menjadi tak berarti, karena hanya menjadi ajang “memuji” keberhasilan semu penguasa dan politik pencitraan. Berbusa-busa cerita espektasi RAPBN-2011 dan nota keuangan, dengan memaparkan asumsi makro dalam RAPBN 2011; pertumbuhan ekonomi Indonesia: 6,3%, nilai tukar Rupiah: Rp 9.300 per dolar AS, inflasi: 5,3%, SBI 3 bulan: 6,5%, harga minyak: US$ 80 per barel, lifting minyak: 970.000 barel per hari (pidato kenegaraan Presiden SBY 16/8).
Bahkan rencana menaikkan kembali gaji pegawai negeri sipil, Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara RI serta pensiunan masing-masing 10 persen. Kenaikan akan mulai dilakukan pada tahun anggaran 2011.
Tentu bagi presiden itu sah-sah saja, tapi yang tidak bisa di ingkari adalah potret kemiskinan rakyat dan keterjajahan mereka di tanah airnya sendiri. Rakyat dihadapkan kenaikan harga yang makin tidak terkendali, baik bahan pokok(sembako), pupuk pertanian, biaya pendidikan dan kesehatan yang tinggi, hingga kenaikan TDL juga mendongkrok kenaikan kebutuhan-kebutuhan sekunder lainya.
Jika para pengusaha(industri) diminta tidak perlu kawatir dengan kenaikan TDL 15% yang efektifberlaku awal 2011, tentu hal ini menjadi absurt karena akhirnya rakyat kecil juga yang cemas dan menanggung efek dominonya. Yang tidak ketinggalan perlu diingat oleh masyarakat, APBN yang 70% sumbernya adalah dari pajak tapi sebagian besar tidak kembali untuk kesejahteraan rakyat. Karena sebagian di rampok oleh para koruptor, sebagian lagi melalui kebijakan yang tidak pro-rakyat menjadikan APBN tidak memberikan dampak signifikan bagi kesejahteraan.
Bisa di bandingkan, bagaimana sikap penguasa menghadapi kasus Bank Century yang sigap mengucurkan Rp 6,7 triuliun (yang akhirnya di rampok juga) tapi begitu abai untuk menyelamatkan korban lumpur Lapindo, atau tega menurunkan subsidi baik disektor pendidikan (turun 1,5 triliun), pertanian, kesehatan dan BBM, subsidi 2011 sebesar Rp 41 triliun, turun Rp 14,1 triliun (25,6%) dibanding tahun 2010, Rp 55,1 triliun. Dan yang terbaru pemerintah rencana melepaskan harga gas kepasar, setelah rakyat sebelumnya digiring untuk mengikuti kebijakan konversi dari minyak ke gas oleh pemerintah.
Merdeka akhirnya menjadi sebatas retorika, hanya dinikmati orang partai yang punya akses dijabatan publik serta orang-orang yang berada seputar kekuasaan dengan logistik yang cukup mereka menguras kekayaan negara dan menggunakan untuk berpesta pora di arena politik.Rasanya wajar, jika beberapa daerah menuntut otonomi daerah, hingga referendum untuk menjadi negara bagian (federal) bahkan menuntut kemerdekaan.Sebagai contoh kasus, Papua yang terus bergejolak hingga sekarang adalah potret kegagalan otonomi khusus yang tidak terimplementasi dengan baik.
Kalau seorang presiden SBY, di pidato kenegaraan pertama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam masa bhakti Kabinet Indonesia Bersatu II ini juga mengklaim keberhasilan pemerintah dalam melaksanakan perubahan demokrasi yang fundamental. Indonesia diam-diam sedang berevolusi. Telah melaksanakan proses desentralisasi yang sangat ekstensif. Menyelenggarakan pemilihan kepala daerah secara langsung di seluruh Indonesia, kini, seluruh Gubernur, Bupati, Walikota di Indonesia telah dipilih langsung oleh rakyat. “Pelaksanaan demokrasi langsung ini mengubah banyak hal.
Kini, rakyatlah yang berdaulat, bukan lagi sekelompok orang yang mengatasnamakan rakyat,” ucap SBY.Hasilnya, peta politik Indonesia telah berubah secara fundamental kata SBY di hadapan seluruh anggota DPD dan DPR RI di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Senin 16 Agustus 2010. Ini pernyataan “jauh panggang dari api”, artinya klaim keberhasilan berdemokrasi tidak berbanding lurus dengan tingkat keadilan dan kesejahteraan yang didapat oleh rakyat. Rakyat berdaulat itu ilusi demokrasi, menjadi gubernur gajinya Cuma sekitar 8 juta, walikota sekitar 6 juta kemudian ketika seorang hendak merebut kursi kekuasaan ongkos politik yang mereka keluarkan hingga mencapai ratusan miliar.
Kemudian ketika terpilih dituntut untuk menciptakan pemerintahan yang clear dan clean, budaya politik yang bejat menjadikan “clear dan clean” menjadi mimpi disiang bolong. Kekuasan akan mengabdi kepada segelintir orang (oligarki kekuasaan), rakyat tetap terpinggirkan nasibnya. Tapi rakyat selalu dijadikan tumbal dan alasan pembangunan, padahal itu adalah penipuan dan inilah fakta budaya politik Indonesia yang dibangun diatas struktur politik dan substansi politik demokrasi-sekuler.
Di tahun 2010 saja,SBY sudah meneken izin pemeriksaan 150 kepala daerah yang tersangkut kasus korupsi.Dalam kurun 2009-2014 Indonesia sudah dan akan melakukan 503 pemilu memperebutkan 19.433 kursi. Yakni sekali pemilihan presiden dan wapres, kemudian 4 kali pemilu legislatif, 32 kali pemilihan gubernur dan wagub,466 kali pemilihan bupati/walikota dan wakilnya.Kita bisa bayangkan, berapa dana yang dihamburkan? Dan sejauh ini perubahan apa yang didapatkan oleh rakyat?.Inilah paradoks demokrasi.
Rakyat terjajah penguasanya sendiri?
Dari beberapa gambaran diatas, jika mau jujur akar masalahnya adalah pada sistem kehidupan yang dipakai oleh Indonesia. 65 tahun merdeka dengan mengadopsi demokrasi-sekuler, dengan bentuk pemerintahan presidensil kadang parlementer, menjadikan Indonesia menjadi negara merdeka yang tidak berdaulat atas negerinya sendiri. Karena pada akhirnya “demokrasi” menjadi topeng imperialisme baru terjadi begitu masif dilakukan bangsa barat (AS dan sekutunya) terhadap Indonesia.
Para pemimpinnya mabuk dengan doktrin demokrasi, globalisasi dan liberalisasi. Tanpa sadar, dogma-dogma yang dijadikan “topeng” penjajahan gaya baru itu menyebabkan lahirnya kebijakan-kebijakan yang membuat kemerdekaan tak berarti untuk anak negeri. UU KHUP masih warisan penjajah, UU pengelolaan SDA yang liberal, UU kelistrikan, UU pendidikan, kesehatan dan banyak lagi yang lain tidak begitu berpihak dan berorentasi kepada kepentingan rakyat. Dengan kekuatan lobi dan jejaring serta dominasi sain teknologinya, bangsa imperialis mengkooptasi semua potensi yang ada diperut bumi negeri tercinta ini mengoyak dan menyedot semua isi.
Kita bisa saksikan; berapa kebijakan (regulasi) yang pro-imperialis menjadi sebab rakyat masih dalam kotak kemiskinan. Indonesia menjadi terjajah kembali oleh negara-negara imperialis dan dibantu oleh para pengkhianat negeri. Para komprador lokal yang terdiri dari para penguasa, politikus, intelektual yang lebih loyal kepada kepentingan Asing karena syahwat kekuasaan dan kebutuhan pragmatisnya.Wajar rakyat seperti “ayam mati dilumbung padi”, sengsara dinegerinya sendiri dan Indonesia dengan julukan “zamrud katulistiwa, negeri yang subur” tidak begitu berarti bagi anak negeri.
Kembali kepada kemerdekaan hakiki: Islam
Dari aspek ekonomi, jelas kita masih dijajah. Kebijakan ekonomi merujuk Kapitalisme Barat. Ketergantungan ekonomi kepada negara-negara kapitalis Barat juga luar biasa. Utang luar negeri yang terus bertambah hampir 2.000 triliun dan menjadi beban yang diwariskan dari generasi ke generasi. Aspek politik, juga masih dijajah. Buktinya, sistem politik yang kita anut, yakni demokrasi, lagi-lagi berasal dari negara kapitalis penjajah.
Tragisnya, demokrasi menjadi alat bagi penjajah Barat untuk menjamin kepentingan-kepentingannya. Hukum kita masih didominasi oleh hukum-hukum kolonial. Fakta kemiskinan menjadi penyakit umum rakyat; busung lapar dan gizi buruk terjadi di mana-mana. Negara juga belum berhasil membebaskan rakyatnya dari kebodohan. Rakyat juga masih belum aman. Pembunuhan, penganiyaan, dan kriminalitas menjadi menu harian rakyat Indonesia. Bukan hanya tidak aman dari sesama, rakyat juga tidak aman dari penguasa mereka.
Hubungan rakyat dan penguasa bagaikan hubungan antarmusuh. Tanah rakyat digusur atas nama pembangunan. Pedagang kaki lima digusur di sana-sini dengan alasan penertiban. Pengusaha tidak aman dengan banyaknya kutipan liar dan kewajiban suap di sana-sini. Para aktifis Islam juga tidak aman menyerukan kebenaran Islam; mereka bisa diculik kapan saja dan dituduh sebagai teroris.
Karena itu, kunci agar kita benar-benar mampu melepaskan diri penjajahan ada dua: pertama; melepaskan diri dari sistem kapitalis dalam segala bidan, kedua; jangan percaya pada penguasa dan politisi yang menjadi kaki tangan negara-negara kapitalis. Dan tidak sekadar melepaskan diri dari sistem kapitalis. Sebagai solusinya, kita harus menerapkan aturan-aturan Islam dalam seluruh kehidupan kita. Hanya dengan syariat Islamlah kita dapat lepas dari aturan-aturan penjajahan. Hanya dengan syariat Islam pula kita bisa meraih tujuan-tujuan bernegara.
Syariat Islam yang akan diterapkan oleh Khilafah Islam akan menjamin kesejahteraan rakyat karena kebijakan politik ekonomi Islam adalah menjamin kebutuhan pokok setiap individu rakyat. Lebih dari kebutuhan pokok (primer), negara juga akan memberikan kemudahan kepada rakyat untuk mendapatkan kebutuhan sekunder dan tersier. Negara juga akan menjamin kebutuhan vital bersama rakyat seperti kesehatan gratis, pendidikan gratis, dan kemudahan transportasi.
Khilafah Islam juga akan menjamin keamanan rakyat dengan menerapkan hukum yang tegas. Dan capaian semua berdiri tegak diatas sebuah ideologi yang sesuai fitrah manusia, menentramkan jiwa dan memuaskan akal. Menjadikan setiap hamba menghamba kepada Sang Maha Pencipta hamba, bukan menjadi budak sesama hamba, maka akhirnya menjadi rahmatan lil ‘alamin dengan tegaknya ideologi tersebut dalam realitas kehidupan bermasyarakat dan bernegara.Wallahu a’lam bisshowab
Sumber : www.eramuslim.com
.jpg)
